Cibinong – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul secara langsung meninjau proses penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/10/2025). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran dan melakukan pengecekan lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pidatonya di hadapan para penerima manfaat, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan penebalan nilai bansos dan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Kebijakan afirmasi ini secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat yang berada di desil 1 hingga 4 dalam basis data DTSEN.
“Inilah afirmasi, inilah pembelaan, kepedulian, atensi Presiden Prabowo khususnya kepada rakyat di desil 1, 2, 3, dan 4,” tegas Gus Ipul di hadapan para undangan.
Ia menyebutkan bahwa hingga hari ini, lebih dari 4 juta bansos reguler telah berhasil disalurkan. Proses penyaluran akan terus berlanjut hingga tuntas pada minggu-minggu mendatang. Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih dari 35 juta KPM, saat ini masih dalam tahap finalisasi dan pemadanan data.
BLTS Dikucurkan untuk 35 Juta KPM
Gus Ipul memastikan bahwa BLTS dengan total nilai fantastis sebesar Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Besaran bantuan yang akan diterima adalah Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yang akan dicairkan secara sekaligus sebesar Rp900 ribu per KPM.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Mensos mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat. Ia meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dengan kondisi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan segera dilakukan koreksi data.
“Kami meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” ujarnya.
Mekanisme Penyaluran via Himbara dan PT Pos
Kementerian Sosial berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan untuk mengecek kepemilikan rekening bank bagi 17 juta KPM baru. Bagi KPM yang sudah memiliki rekening, penyaluran akan dilakukan melalui bank Himpunan Bank Negara (Himbara) tanpa dikenakan biaya apapun.
“Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Penyaluran melalui PT Pos Indonesia tidak mewajibkan KPM memiliki rekening. PT Pos akan memanggil KPM berdasarkan data yang telah terverifikasi untuk menyerahkan bansos secara langsung. Gus Ipul menyampaikan bahwa untuk wilayah Bogor, setelah koordinasi dengan dinas sosial setempat, terdapat koreksi data sekitar 400 ribu KPM yang dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Insya Allah mulai minggu depan akan kita salurkan yang melalui PT Pos,” tambahnya.
Kepada para KPM, Gus Ipul meminta untuk bersabar menunggu proses finalisasi data. Setelah data rampung, PT Pos akan mengirimkan undangan. Terdapat tiga metode penyerahan: KPM datang ke kantor pos, penyerahan langsung ke rumah khusus lansia dan disabilitas, atau pengumpulan di tingkat kelurahan/kecamatan.
Pesan untuk Penerima Manfaat
Mensos juga mengingatkan agar dana bansos dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kebutuhan pokok. Ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses penyaluran ini. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” tegasnya.
Lebih dari itu, Gus Ipul mengajak para KPM untuk berusaha menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya. Bantuan sosial bersifat sementara, dan pemerintah akan memprioritaskan program pemberdayaan bagi KPM yang telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun.
Kisah Sukses Penerima Bansos
Pada kesempatan tersebut, Azmi Nur Afifah, salah seorang KPM, hadir untuk mengambil bansos. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah. Setelah mendengar arahan Mensos, ia tergugah untuk memanfaatkan bantuan sebagai modal membuka warung jajanan di depan sekolah.
“Terima kasih banyak untuk bapak Presiden dan Mensos atas bantuannya. Alhamdulillah, semoga bapak sukses ke depannya dan sehat selalu. Bantuan ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya,” ucap Azmi.
Dalam acara peninjauan tersebut, sebanyak 100 KPM hadir dan masing-masing menerima bantuan sembako senilai Rp600.000. Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), nilainya disesuaikan dengan komponen yang dimiliki setiap KPM.
Rincian Total Bantuan Sosial di Cibinong dan Kabupaten Bogor:
Bantuan Sembako:
Kecamatan Cibinong Triwulan III: 8.519 KPM (Rp5,11 Miliar)
Kecamatan Cibinong Triwulan IV: 6.977 KPM (Rp4,18 Miliar)
Kabupaten Bogor Triwulan III: 307.909 KPM (Rp184,74 Miliar)
Kabupaten Bogor Triwulan IV: 252.539 KPM (Rp151,52 Miliar)
Program Keluarga Harapan (PKH):
Kecamatan Cibinong Triwulan III: 3.302 KPM (Rp2,31 Miliar)
Kecamatan Cibinong Triwulan IV: Masih dalam proses
Kabupaten Bogor Triwulan III: 166.700 KPM (Rp113,84 Miliar)
Kabupaten Bogor Triwulan IV: Masih dalam proses
Dengan komitmen dan peninjauan langsung seperti ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan menjadi batu loncatan menuju kemandirian ekonomi keluarga.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
