Surabaya, — Sejumlah massa dari Majelis Pimpinan Nasional Aktivis Pegiat Jaga BUMD menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Jatim Graha Utama (JGU).
Aksi tersebut menyoroti dugaan korupsi dalam pengelolaan Apartemen Sederhana (Aparna) yang dikelola oleh JGU, yang kini menjadi perhatian publik di Jawa Timur.
Koordinator lapangan aksi, Zen, menilai bahwa JGU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gagal menjalankan fungsi strategisnya.
“Ketidakberesan ini terendus dari sangat minimnya setoran PAD PT JGU yang hanya berkisar di angka Rp 1,5 milair pertahun. Angka sangat tidak masuk akal, dan tidak berbanding lurus dengan nilai aset properti strategis yang dikelola, termasuk Apartemen Siwalankerto dan aset properti lainnya”, buka Zen dalam sesi wawancaranya.
Dalam pernyataannya, Zen mengungkapkan tiga temuan utama yang menjadi dasar aksi tersebut:
“Tiga hal sebenarnya yang menjadi fokus kamu. Pertama, kebocoran pendapatan sewa yang menunjukan selisih signifikan antara nilai sewa dengan nominal yang masuk ke kas perusahaan. Ke dua, dugaan alih fungsi ilegal, yakni unit yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dikuasai oleh tangan kedua yg menyewakannya kembali dengan harga yang komersil. Ke tiga, adanya dugaan mark up biaya perawatan. Data ini sudah kita kantongi dan akan kita bawa ke Kejati agar ditindaklanjuti”, urain Zen.
Zen menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti jika tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
“Tentu, kita akan kawal kasus ini. Semoga APH, khususnya Kejati memiliki komitmen yang sama dengan kita, kita pastikan kita akan kawal ini dari jalanan, kita akan segera konsolidasikan gerakan jilid 2”, terang Zen
Dalam kesempatan tersebut, Zen juga menyinggung momentum Panitia Khusus (Pansus) BUMD sebagai peluang evaluasi besar-besaran.
“Harusnya pemangku kebijakan bersikap objektif. Sekarang kan lagi Pansus BUMD ini, mestinya Dirut yang tidak menunjukkan performa harus segera dibebas tugaskan, seperti Mirza ini, karena kita tahu betul dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Faktanya begitu. Cuma sayang, Gubernur Khofifah ini sepertinya memilih Dirut BUMD bukan berdasarkan kapasitas, mungkin berdasarkan kedekatan saja. Sangat disayangkan”, tegas Zen
Aksi tidak berhenti di depan kantor JGU. Massa kemudian bergerak menuju Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Aparna.
“Jadi, gerakan sebagai bentuk kesadaran kita untuk menyelamatkan BUMD Jawa Timur sebagai jantung PAD. Kita tidak akan membiarkan BUMD dikelola oleh orang-orang karena kedekatan emosional dengan Gubernur. Jadi kita menuntut, APH untuk mendalami dugaan kebocoran PAD hingga korupsi di tubuh JGU khususnya dalam kasus pengelolaan APARNA. sekaligus menuntut Khofifah agar segera memecat Mirza karena dirinya tidak mampu mengembangkan JGU” tutup Zen
Aksi ini menandai langkah awal pengawalan kasus yang berpotensi berkembang ke tahap hukum lebih lanjut.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
