Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan langkah bersejarah dalam memimpin dialog negara-negara Global South terkait etika dan regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dalam Siaran Pers No. 137/HM-KKD/07/2025 yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi penghubung sekaligus pemimpin kolaborasi negara-negara Selatan dalam menghadapi tantangan disrupsi digital global.
Langkah ini semakin penting di tengah dominasi raksasa teknologi dunia, yang sebagian besar berasal dari negara-negara maju, serta minimnya representasi negara berkembang dalam perumusan kebijakan global terkait AI.
Latar Belakang: Tantangan Global South dalam Ekosistem AI
Negara-negara Global South — sebutan untuk kelompok negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin — menghadapi tantangan besar dalam ekosistem digital. Meskipun pengguna internet di kawasan ini terus meningkat pesat, kebijakan dan regulasi AI masih didominasi negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Korea Selatan.
Hingga kini:
- Amerika Serikat baru mengatur AI melalui dekrit presiden.
- Uni Eropa sedang memfinalisasi AI Act, kerangka hukum pertama untuk mengatur AI di kawasan mereka.
- Korea Selatan juga mulai merumuskan kebijakan nasional AI yang berorientasi industri.
Sebaliknya, negara-negara Global South belum memiliki ruang advokasi kolektif yang memadai untuk menyuarakan kepentingannya. Inilah yang mendorong Indonesia mengusulkan Forum Etika Global 2026 sebagai wadah strategis.
Komitmen Indonesia: Pimpin Dialog dan Kolaborasi Global South
Dalam pernyataannya seusai Konferensi CTRL+J APAC di Jakarta Pusat, Selasa (22/07/2025), Nezar Patria menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin penguatan kolaborasi negara-negara Selatan. Ia mengungkapkan bahwa UNESCO bahkan meminta Indonesia mengambil peran sebagai pemimpin dialog sejak pertemuan tahun sebelumnya.
“Indonesia punya komitmen kuat untuk mendorong kolaborasi Global South. Saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO, Gabriel Ramos, setahun lalu, beliau justru meminta Indonesia mengambil peran memimpin dialog negara Selatan,” ujar Nezar.
Forum Etika Global 2026: Indonesia sebagai Tuan Rumah
Indonesia resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah UNESCO Global Forum for Ethics of AI tahun 2026. Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pertemuan khusus negara-negara Selatan untuk membahas isu kedaulatan digital, etika AI, dan peran jurnalisme di era disrupsi teknologi.
Rencana penyelenggaraan forum ini memiliki tujuan strategis:
- Membentuk sikap kolektif negara-negara Global South menghadapi dominasi perusahaan teknologi global.
- Merumuskan standar etika AI yang sesuai konteks negara berkembang, bukan hanya mengacu pada standar negara maju.
- Mendorong perlindungan jurnalisme berkualitas di tengah arus disinformasi dan konten otomatisasi AI.
Pertemuan Tokoh Global: Dukungan dari Berbagai Kawasan
Usai konferensi CTRL+J APAC, Nezar mengadakan pertemuan dengan tiga tokoh internasional, yaitu:
- Irene Jay Liu – Direktur AI, Emerging Tech & Regulation IFPIM APAC.
- Maia Fortes – Executive Director Associação de Jornalismo Digital (Ajor) Brasil.
- Michael Markovitz – Head of GIBS Media Leadership Think Tank Afrika Selatan.
Pertemuan ini menandai awal koordinasi lintas kawasan antara Asia, Amerika Latin, dan Afrika untuk memperkuat posisi Global South dalam percaturan regulasi AI internasional.
Urgensi Regulasi Etika AI: Mengapa Indonesia Bergerak Cepat
Nezar menegaskan, hingga saat ini belum ada regulasi permanen terkait AI di tingkat global. Situasi ini disebutnya sebagai momentum emas bagi negara-negara Selatan untuk menyusun sikap kolektif sebelum regulasi global diputuskan.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi urgensi ini:
- Ketimpangan akses teknologi: Negara maju lebih dulu mengembangkan AI, sedangkan negara berkembang cenderung hanya sebagai pengguna.
- Kesenjangan perlindungan data: Banyak platform digital global beroperasi lintas negara tanpa mekanisme perlindungan data yang setara.
- Ancaman etika dan disinformasi: Konten berbasis AI berpotensi menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi dan integritas informasi publik.
M20: Momentum Kolaborasi Lewat Forum Menteri Komunikasi G20
Indonesia juga menyoroti forum M20, yaitu Pertemuan Menteri Komunikasi negara anggota G20, yang akan digelar tahun depan. Menurut Nezar, M20 dapat menjadi platform strategis untuk memperkuat suara negara-negara Selatan.
“Forum M20 bisa jadi momentum penting. Tapi kita butuh lebih dari sekadar pernyataan politik. Kita butuh komitmen nyata, misalnya membentuk sekretariat atau forum tetap yang bisa menyuarakan posisi kita secara kolektif menghadapi ekosistem digital yang timpang,” jelas Nezar.
Strategi Indonesia: Jembatan Dialog dan Advokasi
Indonesia menegaskan kesiapan menjadi jembatan dialog antara negara berkembang dan negara maju. Dalam berbagai forum global AI, Indonesia akan:
- Memperjuangkan hak penerbit dan jurnalisme berkualitas di tengah transformasi digital.
- Mendorong tata kelola AI yang inklusif dan etis.
- Mengutamakan prinsip kedaulatan digital agar kebijakan global tidak merugikan negara berkembang.
Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memposisikan diri sebagai peserta, tetapi sebagai aktor kunci dalam pembentukan ekosistem digital global yang lebih adil.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski ambisi Indonesia patut diapresiasi, tantangan besar menanti:
- Membangun konsensus di antara negara-negara Selatan yang memiliki kepentingan beragam.
- Meyakinkan negara maju dan raksasa teknologi untuk duduk setara dalam forum etika AI.
- Menyiapkan regulasi nasional yang selaras dengan standar global namun tetap menjaga kedaulatan.
Pemerintah berharap, Forum Etika Global 2026 akan menjadi tonggak sejarah lahirnya kerangka kerja etika AI internasional yang tidak bias dan mewakili kepentingan negara berkembang.
Langkah Indonesia mengusulkan Forum Etika Global 2026 menandai babak baru kepemimpinan diplomasi digital di kawasan Global South. Dengan menggabungkan semangat kolaborasi, prinsip kedaulatan, dan komitmen pada etika, Indonesia siap memimpin percakapan dunia menuju tata kelola AI yang lebih inklusif.
Dilansir dari: Kemkomdigi – Siaran Pers No. 137/HM-KKD/07/2025
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
