Sampang – Sebuah insiden tragis kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya infrastruktur yang aman dan layak di Kabupaten Sampang. Jembatan penghubung antara Kecamatan Tambelangan dan Banyuates, yang terletak di Dusun Somber, Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, belum juga diperbaiki sejak ambruk pada 13 Desember 2020.
Jembatan ini bukan sekadar struktur fisik, melainkan merupakan jalur vital yang menghubungkan kehidupan sosial dan ekonomi warga di dua kecamatan tersebut. Kondisinya yang rusak parah selama hampir lima tahun terakhir kini menelan korban jiwa, memperparah luka yang telah lama dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Satu Tewas, Tiga Luka-Luka Akibat Insiden di Jembatan Rusak
Tragedi ini terjadi pada Minggu, 14 Juni 2025, ketika seorang warga yang tengah berkunjung ke Desa Banjarbillah, Dusun Pelenggiyen, terjatuh ke jurang saat melintasi area jembatan yang ambruk. Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di tempat dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka, sehingga langsung mendapat perawatan medis.
Peristiwa ini tentu saja menimbulkan duka yang mendalam, sekaligus memicu kemarahan dan kekecewaan warga terhadap lambannya upaya pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Desakan Aliansi Madura Indonesia, Pemerintah Harus Segera Tanggap
Sekretaris Jenderal Aliansi Madura Indonesia (AMI), Abdul Aziz, S.H., dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian ini sebenarnya bisa dicegah jika Pemerintah Kabupaten Sampang bertindak lebih cepat dan responsif sejak awal.
“Kematian warga ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Sampang. Sudah hampir lima tahun jembatan ini tidak diperbaiki, dan baru sekarang, setelah ada korban jiwa, perhatian mulai diarahkan ke sana,” ujarnya.
Abdul Aziz menilai lambannya respon pemerintah daerah mencerminkan lemahnya sensitivitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Padahal, akses transportasi yang aman adalah hak dasar setiap warga negara.
Infrastruktur Rusak, Aktivitas Warga Terganggu
Bagi masyarakat di Kecamatan Tambelangan dan Banyuates, jembatan tersebut memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sejak kerusakan jembatan, warga harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko, mengakibatkan waktu tempuh lebih lama serta biaya transportasi meningkat.
Selain itu, beberapa anak sekolah terpaksa harus melewati jalur tidak layak setiap hari, dan petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar. Kondisi ini memperlemah produktivitas masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Aksi Damai Akan Digelar Jika Tidak Ada Tindakan Nyata
Lebih lanjut, Abdul Aziz menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan konkret dari Pemkab Sampang dalam waktu dekat, pihaknya siap menggalang aksi demonstrasi damai bersama masyarakat Tambelangan.
“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah konstitusional, termasuk mengajak warga untuk melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap kelalaian ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kami akan mendatangi Kantor Bupati dan meminta penjelasan secara langsung,” ungkapnya.
Namun demikian, Abdul Aziz tetap menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan AMI adalah dalam bingkai konstitusi dan tidak bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum, melainkan untuk memperjuangkan hak dasar masyarakat secara damai dan bermartabat.
Pemerintah Daerah Perlu Transparan dan Terbuka
Aliansi Madura Indonesia juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Sampang membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai alasan keterlambatan perbaikan jembatan serta rencana tindak lanjutnya. Partisipasi publik dalam proses ini dinilai penting agar masyarakat dapat memantau dan turut memberikan saran konstruktif.
Beberapa solusi yang diajukan AMI antara lain:
- Audit kondisi jembatan dan penilaian teknis segera
- Penganggaran ulang pada APBD Perubahan Tahun 2025
- Skema perbaikan darurat untuk sementara waktu agar warga tetap bisa melintas dengan aman
- Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR
Ajak Kolaborasi Semua Pihak
Menutup pernyataannya, Abdul Aziz menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin menyalahkan satu pihak saja, namun ingin membangun kolaborasi antara masyarakat sipil, tokoh desa, dan pemerintah daerah agar tercipta solusi bersama.
“Kami siap berdialog dan mendukung jika pemerintah bersungguh-sungguh memperbaiki kondisi ini. Tapi jika tetap tidak ada tindakan nyata, maka kami akan berdiri di garis terdepan memperjuangkan hak-hak rakyat,” pungkasnya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
