Surabaya – Sebuah proyek infrastruktur pelindung tebing Sungai Bengawan Solo yang menghabiskan dana Rp40 miliar kini tengah disorot tajam publik dan masyarakat sipil. Proyek yang berlokasi di Desa Lebaksari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, itu mengalami kerusakan berat hanya beberapa minggu setelah rampung pada 12 Desember 2024.
Proyek Infrastruktur Ambruk, AMI Sebut Ada Dugaan Proyek Fiktif Bermodus Tebing
Menanggapi insiden yang dinilai mengindikasikan ketidakwajaran ini, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran selama empat hari berturut-turut, dari 10 hingga 13 Juni 2025, di sejumlah titik strategis di Kota Surabaya.
Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz, SH, menyebut bahwa ambruknya proyek bernilai puluhan miliar ini bukan sekadar kegagalan teknis biasa, melainkan bisa jadi merupakan modus baru dalam dugaan proyek fiktif berbasis infrastruktur.
“Kami melihat indikasi kuat ketidaksesuaian antara dokumen spesifikasi teknis dengan kondisi lapangan. Proyek ini bisa jadi contoh nyata pemborosan anggaran dan kelalaian sistemik dalam pengawasan pembangunan nasional,” tegas Aziz dalam jumpa pers di Surabaya, Jumat (30/5/2025).
270 Meter Tebing Rusak dari Total 980 Meter: Bukti Kuat Adanya Dugaan Pelanggaran Sistemik
Menurut data yang dihimpun AMI, dari total panjang proyek 980 meter, sedikitnya 270 meter mengalami kerusakan struktural akibat ambruk. Aziz menyatakan bahwa temuan ini adalah cermin dari lemahnya kontrol internal dan eksternal terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
“Ini bukan soal kualitas material saja, tapi mencerminkan cacat sejak dari proses perencanaan, pengawasan, dan eksekusi. Semua pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
AMI menyebut insiden ini sebagai “tamparan keras bagi publik” yang sudah terlalu sering dibohongi oleh proyek infrastruktur yang dikerjakan asal jadi. Mereka juga menyoroti ketidakhadiran mekanisme kontrol yang efektif dari aparat dan lembaga pengawas.
AMI Desak Audit Forensik dan Investigasi Hukum: Bukan Soal Beton, Ini Soal Uang Rakyat
Lebih jauh, AMI mendesak lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan forensik terhadap proyek tersebut. Mereka mengarahkan tuntutan langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jatim, dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
“Kami ingin aparat penegak hukum serius menelusuri apakah proyek ini dikerjakan sesuai spesifikasi atau tidak. Bila ada pelanggaran, harus ada sanksi hukum, bukan hanya pembiaran,” tegas Abdul Aziz.
AMI juga meminta transparansi penuh terhadap dokumen kontrak, laporan pengawasan, dan hasil pengujian teknis lapangan. Mereka menilai, proyek ini tidak hanya soal bangunan tebing yang rusak, tapi menyangkut integritas pengelolaan dana publik.
Aksi Empat Hari, Ribuan Massa dan Simbol Perlawanan
Dalam surat pemberitahuan resmi ke Polrestabes Surabaya, AMI menjelaskan bahwa aksi akan digelar di empat titik, yaitu:
- Kantor PT. Indopenta Bumi Permai (pelaksana proyek)
- Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- Polda Jatim
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Aksi akan melibatkan sekitar 500 peserta, dengan titik kumpul di Taman Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Para demonstran akan membawa mobil komando, spanduk, poster tuntutan, dan ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap pembangunan yang dinilai asal jadi dan penuh rekayasa.
“Aksi ini akan kami jalankan secara damai, tapi dengan semangat yang tegas. Kami tidak ingin uang rakyat habis sia-sia karena ulah segelintir orang yang mencari untung dari proyek negara,” tegas Aziz.
AMI: Bukan Soal Tebing, Ini Tentang Masa Depan Profesionalisme Proyek Negara
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang dikenal vokal dalam pengawasan anggaran dan isu keadilan sosial, AMI menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti di satu kasus. Aksi ini merupakan bentuk konsistensi dalam memastikan bahwa setiap sen dari dana publik digunakan dengan akuntabilitas tinggi.
“Kami akan kawal terus kasus ini sampai tuntas. Bila perlu, kami akan buka semua hasil investigasi kami ke publik. Ini bukan hanya tentang tebing Bengawan Solo, tapi masa depan cara negara ini membangun,” ujar Aziz.
Ia menegaskan bahwa jika tidak ada perubahan sistemik dalam pengelolaan proyek infrastruktur, maka kejadian serupa akan terus berulang dan merugikan rakyat secara luas.
Pemerintah Diminta Tidak Tutup Mata: Audit dan Penegakan Hukum Harus Jadi Prioritas
AMI juga meminta kepada Presiden, Menteri PUPR, dan lembaga pengawasan nasional untuk tidak menganggap remeh kejadian ini. Mereka menilai, proyek-proyek infrastruktur skala besar yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami tidak akan berhenti hanya dengan protes. Kami akan kirimkan laporan lengkap, termasuk bukti lapangan, kepada lembaga-lembaga pusat di Jakarta. Saatnya audit forensik dilakukan. Kalau tidak, kepercayaan publik terhadap pembangunan akan makin runtuh,” tutup Aziz.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
