Bangkalan,– Organisasi Semangat Bersatu Pemuda Indonesia Jaya (SBPIJ) atau Pemuda Indonesia menyoroti dugaan penempatan SA (14), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), bersama tahanan dewasa di Rutan Kelas IIB Bangkalan. Persoalan ini dinilai serius karena menyangkut hak dan perlindungan anak selama menjalani proses hukum.
Informasi tersebut diperoleh dari keterangan keluarga. Nenek SA mengaku mendapat penjelasan langsung dari cucunya bahwa selama berada di Rutan Bangkalan, SA ditempatkan bersama tahanan dewasa. Kondisi itu membuat keluarga khawatir terhadap keamanan dan keselamatan SA.
Sekjen Pemuda Indonesia, Gatra Nugraha, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 3 huruf b, menjamin hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa.
“Jangan sampai anak yang sedang menjalani proses hukum justru kehilangan hak perlindungannya. Aturan sudah jelas dan wajib dipatuhi. Jika benar SA ditempatkan bersama tahanan dewasa, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Gatra, Rabu (11/11/2026).
Pemuda Indonesia juga menyoroti tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penahanan. Jika penempatan SA bersama tahanan dewasa terbukti bertentangan dengan prosedur dan ketentuan hukum, pihak yang bertanggung jawab harus diperiksa dan diberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggarannya.
Menurut Gatra, tanggung jawab tersebut harus ditelusuri, mulai dari keputusan penahanan oleh kejaksaan hingga proses penerimaan dan penempatan tahanan oleh pihak Rutan Kelas IIB Bangkalan. Kedua institusi harus memberikan penjelasan secara terbuka dan tidak saling melempar tanggung jawab.
“Kami mendesak Kepala Kejaksaan dan Kepala Rutan Kelas IIB Bangkalan segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Jika ditemukan anggota yang melanggar prosedur, harus diberikan sanksi sesuai ketentuan. Jangan menunggu persoalan ini semakin besar baru mengambil tindakan,” ujar Gatra.
Gatra menyatakan Pemuda Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Kejaksaan Bangkalan dan Rutan Kelas IIB Bangkalan sebagai bentuk kontrol sosial.
“Kami tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Kami hanya menuntut agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai undang-undang hanya tegas di atas kertas, tetapi diabaikan dalam pelaksanaannya. Hak anak tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian prosedur,” tandasnya.
(Irfan Ali)
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
