Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan resmi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (2/6/2025) ini membahas sejumlah peluang kerja sama strategis yang menyangkut kepentingan nasional, khususnya dalam bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan wilayah perbatasan.
Pemindahan Lapas dari Tengah Kota Jadi Prioritas Pembahasan
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) dari wilayah padat penduduk di tengah kota ke daerah pinggiran. Menurut Mendagri Tito, banyak lapas saat ini berada di lokasi yang sudah tidak representatif karena dikelilingi pemukiman padat, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dari sisi keamanan, tata ruang, hingga ketidaksesuaian dengan fungsi rehabilitasi narapidana.
Rencana ini tidak hanya membutuhkan sinergi antarinstansi pusat, tetapi juga dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), terutama terkait penyediaan lahan dan perizinan tata ruang.
“Pemindahan lapas ke luar kota akan mengurangi beban kepadatan di tengah kota dan memberikan ruang rehabilitasi yang lebih layak bagi warga binaan,” ungkap Tito.
Optimalisasi Akses Data Dukcapil untuk Akurasi Paspor dan Identitas
Selain persoalan lapas, Mendagri dan Menteri Imipas juga sepakat memperkuat kerja sama dalam hal akses dan rekonsiliasi data kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri selama ini memiliki basis data yang sangat krusial dalam mendukung keakuratan informasi paspor serta identitas kewarganegaraan.
Kerja sama ini diyakini mampu mencegah praktik penyalahgunaan identitas, membantu proses verifikasi dokumen, serta mendukung proses digitalisasi layanan publik di bidang keimigrasian.
“Kami akan membuka akses sistem secara lebih terpadu untuk memperkuat keakuratan data warga negara yang mengurus paspor maupun dokumen keimigrasian lainnya,” jelas Menteri Imipas Agus Andrianto.
Penyediaan Gedung Kanwil Imipas Jadi Agenda Bersama
Dalam pertemuan ini juga dibahas kebutuhan penyediaan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas di berbagai daerah. Menurut Agus, masih banyak Kanwil Imipas yang belum memiliki kantor representatif dan layak, terutama di daerah-daerah perbatasan dan kawasan luar Jawa.
Mendagri Tito menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan akan membuat surat edaran bersama yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Surat edaran ini akan mendorong Pemda untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan lahan dan fasilitas pendukung bagi pembangunan kantor Kanwil Imipas.
“Akan dibuatkan surat edaran Kemendagri dan Kementerian Imipas terkait penyediaan gedung dan lahan untuk Kanwil Imipas di daerah,” kata Tito.
Rencana Virtual Meeting Libatkan BPKAD, BPN, dan Kepala Kanwil
Sebagai tindak lanjut konkret, kedua kementerian akan menggelar pertemuan virtual dalam waktu dekat yang akan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan seluruh Kepala Kanwil Imipas di Indonesia. Agenda utamanya adalah sinkronisasi rencana pembangunan gedung Kanwil serta inventarisasi kebutuhan fasilitas Imipas di tingkat daerah.
Langkah ini menjadi penting mengingat pembangunan dan operasionalisasi Kanwil Imipas sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Kolaborasi Penguatan Pengelolaan Perbatasan
Tak hanya terbatas pada persoalan imigrasi dan pemasyarakatan, pertemuan ini juga menyoroti potensi kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri dengan jajaran Imigrasi.
Kerja sama ini mencakup pengembangan serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu gerbang resmi masuk-keluar wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, penguatan fungsi imigrasi di perbatasan dinilai sangat vital, baik dari sisi keamanan, pelayanan, hingga pengawasan lalu lintas orang.
“Pengelolaan PLBN harus didukung dengan sistem imigrasi yang kuat dan terintegrasi,” ujar Wamen Imipas Silmy Karim yang turut hadir dalam pertemuan.
Hadirnya Sejumlah Pejabat Tinggi Jadi Sinyal Serius
Pertemuan ini juga menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam memperkuat kerja sama lintas sektor. Turut hadir mendampingi Mendagri antara lain Wakil Mendagri Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta para pejabat tinggi madya dan staf khusus Kemendagri. Sementara dari pihak Imipas, hadir Wakil Menteri Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, dan sejumlah pejabat teknis lainnya.
Langkah konkret dan kolaboratif ini diharapkan menjadi awal dari penguatan sinergi nasional dalam mengatasi berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, penegakan hukum, serta pengelolaan wilayah negara.
Penutup: Sinergi Lintas Kementerian Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Pertemuan antara Mendagri dan Menteri Imipas ini menjadi cerminan nyata dari pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan membahas berbagai isu penting mulai dari pemindahan lapas, penyediaan data kependudukan, pembangunan kantor wilayah, hingga penguatan sistem imigrasi di perbatasan, kerja sama strategis ini diproyeksikan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Langkah konkret, seperti penerbitan surat edaran bersama dan pelaksanaan virtual meeting lintas sektor, menjadi bentuk komitmen kuat kedua kementerian dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
