Surabaya – Komitmen Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dalam menghadirkan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat kembali ditegaskan melalui rangkaian kegiatan “Belanja Masalah” di Surabaya, Kamis (11/12/2025). Agenda ini memperkuat kolaborasi Pentahelix untuk merumuskan peta jalan transformasi pemasaran UMKM serta penguatan program SMK Go Global.
Kemenko PM menekankan bahwa pendekatan formulasi kebijakan tidak lagi bersifat top-down. Pelibatan unsur akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media menjadi prasyarat utama untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar solutif dan relevan.
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” di Universitas Airlangga (UNAIR) dan Dialog Deputi bertema “SMK Go Global” di SMKN 10 Surabaya menjadi ruang strategis untuk menggali persoalan riil yang dialami pelaku UMKM maupun dunia pendidikan vokasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa partisipasi publik bukan formalitas, tetapi fondasi dari kebijakan yang efektif.
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja. Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan yang konstruktif, dan pemahaman mendalam atas ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” ujarnya di hadapan peserta FKP di UNAIR.
Melalui kunjungan ini, ia memastikan setiap rancangan kebijakan terkait transformasi pemasaran UMKM dan penguatan vokasi mengakar pada kebutuhan dan tantangan lapangan.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi FKP karena posisinya sebagai salah satu barometer ekonomi nasional. Leon menyoroti bahwa UMKM menghadapi hambatan yang multidimensi, mulai dari mindset kewirausahaan hingga literasi pemasaran digital yang masih terbatas.
“Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor (Go Global). Ini bukan hanya soal modal, tapi soal literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem. Melalui dialog hari ini, kami menyusun peta jalan yang solutif untuk mengatasi problem struktural tersebut,” tegasnya.
Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Abdul Muslim, memaparkan salah satu solusi yang tengah disiapkan, yaitu Program Pasar 1001 Malam.
“Kami melihat banyak aset pemerintah yang ‘tidur’ atau belum optimal. Program ‘Pasar 1001 Malam’ akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM. Ini selaras dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan minimal 30% area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil,” jelasnya.
Selepas FKP, rombongan Kemenko PM melanjutkan dialog di SMKN 10 Surabaya. Kegiatan ini memotret kesiapan sekolah kejuruan dalam menyuplai talenta bagi industri serta calon pekerja migran terampil yang mampu bersaing di pasar global.
“Dialog di SMKN 10 ini membuka mata kami tentang gap yang masih ada antara kurikulum, perangkat pendidikan dan kebutuhan industri. Masukan dari para guru dan siswa hari ini menjadi bahan bakar utama kami dalam menyempurnakan program ‘SMK Go Global’. Kami ingin memastikan lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi siap berkompetisi di level global,” katanya.
Leon menutup rangkaian kegiatan dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi kebijakan bertumpu pada harmoni antara desain kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
“Tujuan kami satu: memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depannya,” pungkasnya
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
