LAMONGAN (Informasi-publik.com) Ketua Umum PC PMII Lamongan, Maulana Rois Putra, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Kamis ( 22/05/2025)
Rois menilai, DPRD Lamongan hanya menjadi “tukang stempel” Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati, tanpa melakukan fungsi pengawasan secara maksimal.
Menurutnya, LPJ kepala daerah merupakan kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019.
“Namun, dalam rapat badan anggaran DPRD Lamongan pada hari Senin dan Selasa tanggal 19 – 20 kemarin terkait pembahasan LPJ pelaksanaan APBD 2024, tidak ada pembahasan mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK,” ujar Rois
“Padahal sangat jelas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. Tetapi temuan-temuan dalam laporan itu seolah menjadi aib yang sengaja ditutup-tutupi,” imbuh dia.
Ia mengungkapkan, LHP BPK sebenarnya bisa menjadi petunjuk awal adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan seharusnya menjadi perhatian serius DPRD.
“Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan, DPRD justru tampak pasif dan tak kritis. DPRD seperti macan ompong di hadapan eksekutif, hanya menjadi tukang stempel kebijakan bupati,” tegasnya.
Rois juga menyoroti buruknya kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun serapan anggaran yang sangat rendah, yang berdampak negatif terhadap pembangunan di Lamongan.
“DPRD Lamongan seharusnya merenungkan kinerjanya selama ini yang terkesan hanya menjadi perpanjangan tangan eksekutif,” ujarnya.
“Kami PC PMII Lamongan akan terus mendorong agar DPRD menggunakan akal sehat dan nalar kritisnya, khususnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK yang mengindikasikan potensi korupsi di Lamongan,” Pungkasnya. (Red)
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
