Organisasi masyarakat Arek Suroboyo Bergerak (ASB) secara terbuka mengkritisi sikap dan arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, khususnya dalam menyikapi kasus Nenek Elina dan wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme.
ASB menilai respons Pemerintah Kota Surabaya, baik yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi maupun Wakil Wali Kota Armuji, terlalu reaktif dan cenderung mengikuti arus viral di media sosial, bukan berangkat dari pendekatan sistemik yang berbasis data dan struktur pemerintahan paling bawah.
ASB Soroti Respons Lapangan yang Tidak Berbasis Data
Menurut ASB, langkah Wakil Wali Kota Armuji yang langsung turun ke lapangan tanpa pengumpulan data berjenjang dari RT, RW, hingga kelurahan merupakan bentuk respons emosional yang berpotensi menimbulkan kesimpulan sepihak.
ASB menegaskan, pejabat publik seharusnya hadir untuk mencari kebenaran secara menyeluruh, bukan sekadar merespons framing yang berkembang di media sosial. Tanpa data lapangan yang lengkap, kebijakan atau pernyataan publik justru bisa memperkeruh suasana dan menimbulkan stigma baru di tengah masyarakat.
“Turun ke lapangan itu harus untuk menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang polemik atau sekadar merespons viral,” demikian sikap kritis ASB terhadap pola komunikasi pejabat Pemkot Surabaya.
Pemimpin Harus Bangun Sistem, Bukan Ikuti Viral
Lebih jauh, ASB secara khusus mengkritisi pola kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai terlalu responsif terhadap kasus-kasus viral. ASB menilai, seorang kepala daerah seharusnya fokus membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan, bukan membuat kebijakan reaktif setiap kali muncul peristiwa yang menyedot perhatian publik.
ASB mengingatkan bahwa kebijakan yang lahir dari tekanan viral berpotensi memicu gesekan horizontal di masyarakat. Situasi ini semakin berbahaya ketika kebijakan tersebut diikuti oleh pernyataan lanjutan yang tidak konsisten dan tidak memiliki arah kebijakan yang jelas.
ASB: Benturan Ormas dan Gangster Justru Menyerupai Premanisme
Diana Samar juga menyinggung kasus-kasus sebelumnya, termasuk persoalan parkir dan narasi benturan antara ormas dan kelompok yang disebut gangster. Menurut Diana Ketum ASB, ketika ormas “ditabrakkan” dengan kelompok lain atas nama penertiban, pola tersebut justru menyerupai praktik premanisme dengan wajah baru.
“Premanisme tidak hilang hanya karena diganti seragam atau label,” tegas Ketum ASB dalam kritiknya terhadap pendekatan penanganan masalah sosial di Surabaya.
Satgas Anti Premanisme Dinilai Tumpang Tindih
Terkait wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme, ASB menyatakan sikap tegas bahwa langkah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Diana Samar menegaskan, keamanan dan penegakan hukum merupakan tugas utama Polri dan TNI. Dengan membentuk satgas baru, Pemerintah Kota Surabaya justru berisiko mengerdilkan peran institusi negara yang sudah memiliki kewenangan jelas.
Selain itu, ASB mempertanyakan posisi Satpol PP, yang seharusnya menjadi perangkat daerah dengan fungsi penegakan peraturan daerah. Pembentukan satgas baru justru membuat pembagian tugas semakin kabur.
Keterlibatan Sipil Rawan Konflik Horizontal
ASB juga menyoroti potensi bahaya jika unsur sipil dilibatkan dalam Satgas Anti Premanisme tanpa batas kewenangan yang jelas. Menurut Diana, kondisi tersebut rawan melahirkan arogansi kelompok dan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Alih-alih menciptakan rasa aman, kebijakan yang tidak matang justru bisa memperbesar potensi benturan antarwarga.
ASB Pertanyakan Beban APBD
Selain aspek keamanan, ASB turut mempertanyakan penggunaan APBD untuk pembentukan satgas baru. Di tengah masih banyaknya kewajiban dan beban keuangan daerah, ASB menilai Pemerintah Kota Surabaya seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran.
“Perkuat sistem yang ada, bukan menambah struktur baru yang tumpang tindih,” menjadi salah satu poin kritik ASB.
ASB: Pemimpin Harus Konsisten dan Strategis
Menutup kritiknya, ASB menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah seharusnya berpikir strategis terlebih dahulu, baru bertindak secara taktis. Kebijakan tidak boleh berubah-ubah mengikuti tekanan situasi atau opini publik sesaat.
Jika pola kepemimpinan yang reaktif ini terus dipertahankan, ASB menilai bukan tidak mungkin niat baik pemerintah justru berubah menjadi masalah baru bagi masyarakat Surabaya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
