Jakarta, 23 Februari 2026 – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Hingga akhir Januari, realisasi pembiayaan menunjukkan strategi yang lebih terukur dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/02). Pemerintah menegaskan bahwa strategi pembiayaan dilakukan secara disiplin dan disesuaikan dengan kebutuhan kas negara.
Sampai dengan 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan APBN tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,6 persen dari target tahunan.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan Januari tahun sebelumnya yang mencapai 23,7 persen dari target.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujar Wamenkeu Juda.
Pembiayaan Utang Ditopang Pasar SBN
Mayoritas pembiayaan utang pemerintah masih bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap menunjukkan ketahanan.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara (SUN) tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat sebesar 2,2 kali. Sementara itu, untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang awal mencapai 3,8 kali.
Selain itu, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga terjaga pada level yang stabil, mencerminkan kondisi pasar yang relatif kondusif.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelasnya.
Dukungan Pembiayaan Investasi
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun. Dana tersebut terutama digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, Bulog, dalam penguatan cadangan beras pemerintah.
Selain penyaluran investasi, terdapat pula penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
