Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dengan nilai fantastis sebesar Rp12,7 triliun. Keputusan tersebut memicu beragam reaksi publik, terutama terkait efektivitas anggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pahlawan.
Salah satu sorotan datang dari Rudy Gaol, Aktivis 98 Surabaya, yang menilai bahwa besarnya APBD tidak otomatis menjamin kesejahteraan apabila tidak dikelola dengan visi yang jelas dan berpihak kepada publik.
“APBD Bukan Alat Branding Kekuasaan”
Dalam keterangannya kepada redaksi informasi-publik.com (27/11/2025), Rudy menegaskan bahwa tahun 2026 seharusnya menjadi momentum sakral bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat.
“Sebesar-besarnya dana rakyat harus dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk belanja anggaran yang tidak perlu atau terkesan mengada-ada. Haram bila dipergunakan sebagai personal branding maupun positioning kekuasaan semata,” tegas Rudy Gaol.
Ia menambahkan bahwa Surabaya sebagai Kota Pahlawan memiliki sejarah panjang tentang keberanian, solidaritas, dan gotong royong, sehingga APBD harus dipandang sebagai alat perjuangan, bukan sekadar deretan angka.
Sorotan Kritis: Digitalisasi dan Pembentukan Karakter Pemuda
Rudy menyebut masih banyak sektor strategis yang luput dari perhatian Pemkot, terutama terkait pembangunan fasilitas sumber daya manusia di bidang digital.
Menurutnya, Surabaya kerap mengklaim diri sebagai “Kota Digital”, tetapi belum menyediakan sarana yang memadai bagi generasi muda untuk berkembang dalam bidang:
- Artificial Intelligence (AI)
- Cyber Security
- Coding
- Cryptography
- Teknologi masa depan lainnya
“Ini justru menjadi tantangan tersulit yang akan dihadapi anak-anak muda di masa depan. Kita berada di fase pra-Quantum Computing dan menuju krisis besar 2029–2030. Dibutuhkan pemimpin yang visioner,” ujar Rudy.
Ia menambahkan bahwa generasi Surabaya harus dipersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, bukan hanya disuguhi narasi slogan tanpa realisasi.
Kritik Terhadap Program dan Penggunaan Anggaran
Rudy juga menyinggung program bantuan sosial KSH yang menurutnya pernah dijadikan alat politik. Ia menegaskan bahwa APBD sebesar Rp12,7 triliun tidak boleh lagi dipergunakan untuk kepentingan serupa.
“Rakyat dan pemuda butuh realisasi janji kampanye, bukan narasi indah yang kosong. Momentum APBD besar ini harus diarahkan untuk kesejahteraan, bukan formalitas kegiatan,” ujarnya.
Lima Fokus Perjuangan dalam APBD 2026
Aktivis 98 ini merinci lima hal mendasar yang harus menjadi tumpuan penggunaan APBD 2026:
1. Penangangan Kemiskinan Holistik
Tidak hanya bantuan sosial, tetapi penanganan menyeluruh yang mampu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Pendidikan Wajib Lulus Minimal SMA
Tidak boleh ada anak Surabaya yang putus sekolah.
3. Akses Kesehatan Tanpa Hambatan
Seluruh warga harus mudah mengakses fasilitas kesehatan tanpa biaya tersembunyi.
4. Penguatan Karakter dan Kompetensi Digital Pemuda
Pemuda Surabaya harus siap menghadapi persaingan global serta tetap berakar pada budaya lokal.
5. Pelayanan Publik Bebas Pungli
Seluruh layanan masyarakat harus transparan, cepat, dan bebas praktik pungutan liar.
Dewan Diminta Kembali ke Khitahnya
Rudy juga mengingatkan anggota DPRD Surabaya agar tidak terlena dengan jabatan.
“Wakil rakyat jangan terlena dengan sebutan ‘yang terhormat’. Jadikan gedung dewan sebagai pusat perjuangan rakyat, bukan pusat pemuas hasrat kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat lain akan terus mengawasi penggunaan APBD agar tidak disalahgunakan.
“Kami akan menghadang setiap upaya penggunaan APBD untuk syahwat kekuasaan. APBD harus kembali untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Rudy.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
