Surabaya – Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan yang berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya. Kunjungan ini dilakukan menyusul adanya laporan dari seorang mantan karyawan yang mengaku mengalami tekanan saat bekerja dan ijazah aslinya ditahan oleh pihak perusahaan.
Latar Belakang Kasus Pelaporan Wakil Wali Kota Surabaya
Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, Armuji langsung merespons keluhan tersebut dengan turun ke lokasi. Namun, alih-alih menyelesaikan persoalan internal, pihak perusahaan justru melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur, yang kemudian memicu gelombang reaksi dari berbagai elemen masyarakat.
Aliansi Madura Indonesia Bereaksi Tegas
Organisasi masyarakat Aliansi Madura Indonesia (AMI), yang dikenal aktif menyuarakan hak-hak rakyat kecil, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan perusahaan tersebut. Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menilai langkah perusahaan yang melaporkan Armuji adalah bentuk tidak menghormati fungsi dan tanggung jawab pejabat publik.
“Armuji hadir sebagai Wakil Wali Kota yang menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan terhadap warganya. Tidak semestinya ia dilaporkan hanya karena membela warga yang merasa dizalimi,” ungkap Baihaki kepada media, Sabtu (13/04/2025).
Menurut Baihaki, ketika pejabat pemerintah melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat, seharusnya perusahaan merespons secara terbuka, bukan justru melabeli pejabat tersebut dengan sebutan negatif seperti penipu.
Pentingnya Etika dan Transparansi dalam Hubungan Perusahaan dan Pemerintah
Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya transparansi, keterbukaan, serta komunikasi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Etika korporasi seharusnya mengedepankan dialog, bukan reaksi represif yang dapat memperkeruh suasana.
“Pemerintah hadir untuk menjembatani masalah yang timbul antara perusahaan dan pekerja. Bila hal seperti ini ditanggapi dengan pelaporan ke kepolisian, tentu mencederai semangat kolaborasi,” lanjut Baihaki.
Aksi Damai Akan Digelar
Sebagai respons terhadap situasi ini, Aliansi Madura Indonesia menyatakan akan menggelar aksi damai dalam bentuk demonstrasi yang berlangsung selama empat hari, mulai Selasa hingga Jumat. Aksi ini diklaim akan melibatkan ratusan warga Surabaya yang mendukung Armuji dan menolak kriminalisasi terhadap pejabat yang membela rakyat.
“Kami menuntut perusahaan untuk mencabut laporan polisi terhadap Pak Armuji dan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Ini penting agar ketenangan masyarakat tetap terjaga dan tidak memunculkan kegaduhan baru di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif,” tambah Baihaki.
Ajakan untuk Menjaga Kondusifitas Kota Surabaya
Aliansi Madura Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Segala bentuk penyampaian aspirasi akan dilakukan dengan cara damai dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin Surabaya gaduh karena ulah satu perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Warga memiliki hak untuk dibela, dan pemerintah wajib hadir di tengah-tengah mereka. Kami akan terus kawal kasus ini,” tegas Baihaki.
Menjaga Hak Rakyat dan Wibawa Pemerintah
Peristiwa ini menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan hukum terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya secara benar, serta memberikan edukasi kepada perusahaan-perusahaan untuk lebih menghargai mekanisme pemerintahan dan hak karyawan.
Dengan adanya sorotan publik, diharapkan pihak-pihak terkait segera menyelesaikan konflik ini secara bijaksana dan terbuka, tanpa harus menyeret persoalan ini ke ranah hukum yang berlarut-larut.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
