Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor menuai penolakan dari kalangan Aktivis 98 di Jawa Timur. Mereka menilai aksi yang diinisiasi seorang influencer bernama Sholeh tidak mewakili kepentingan rakyat kecil, melainkan hanya akan menguntungkan kalangan menengah atas yang memiliki banyak kendaraan.
Aktivis 98 pun mengajak masyarakat untuk tetap bersikap positif dalam berpolitik, berbangsa, dan berdemokrasi. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat kecil dan tidak hanya menguntungkan kalangan elit ekonomi.
Rudy Gaol, salah satu Aktivis 98, menegaskan penghapusan pajak kendaraan bermotor bukanlah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru semakin memperlebar kesenjangan sosial.
“Kami mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif dan damai. Mari kita berpikir kritis, apakah perjuangan yang dilakukan Sholeh benar-benar untuk kepentingan rakyat yang sedang mengalami kelaparan dan penderitaan, atau justru untuk kepentingan mereka yang memiliki banyak kendaraan,” kata Rudy Gaol, Senin (25/8/2025).
Ia pun mencontohkan, jika penghapusan pajak diberlakukan, masyarakat kaya yang memiliki lebih dari satu kendaraan akan memperoleh keuntungan besar.
“Kebijakan ini hanya menguntungkan orang-orang yang punya banyak kendaraan. Bayangkan, seseorang yang memiliki lima mobil bisa mendapat pembebasan pajak hingga Rp200 juta per tahun. Sementara mayoritas rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan mewah sama sekali tidak merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat perjuangan Aktivis 98 sejak reformasi adalah memperjuangkan keadilan sosial, bukan mendukung kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
Lebih lanjut, Rudy Gaol menyebut program-program Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama ini sudah banyak diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, seperti dukungan bagi UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga akses permodalan.
“Perjuangan aksi seharusnya bukan untuk kepentingan pribadi. Kami justru mendukung program Gubernur Jawa Timur yang selama ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Itu jauh lebih bermanfaat bagi rakyat miskin daripada penghapusan pajak kendaraan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, aksi soleh berbuah penolakan dari beragam pihak, tak terkecuali Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap sehat di tengah dinamika politik dan rencana aksi 3 September mendatang. Menurutnya, aksi yang dinilai inkonstitusional justru berpotensi merusak nilai luhur demokrasi yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan.
“Demokrasi yang sehat selalu membutuhkan koridor hukum, etika, dan tanggung jawab moral. Jika dilanggar, justru akan menimbulkan keresahan dan preseden buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda. Apalagi Jawa Timur berpotensi menjadi pusat perdagangan global seiring dengan kesepakatan dagang Bapak Presiden Prabowo dengan Eropa melalui EU CEPA,” pungkasnya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
