Surabaya – Gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini terus terjadi di depan Balai Kota Surabaya. Berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, nelayan, hingga masyarakat sipil, datang bergantian menyuarakan tuntutan mereka yang merasa tidak mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi mulai goyah?
Aktivis 98, Rudi Gaol, ikut menyoroti kondisi tersebut. Menurutnya, Surabaya yang menyandang julukan Kota Pahlawan semestinya menjadi teladan dalam menjaga tradisi demokrasi dan keberanian menyampaikan aspirasi. Namun, kenyataannya, kritik masyarakat justru kerap diabaikan, bahkan ruang penyampaian aspirasi terasa semakin sempit.
“Surabaya ini dikenal sebagai kota dengan semangat wani. Ironisnya, beberapa kali masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi ke balai kota, Wali Kota Eri Cahyadi tidak hadir langsung menemui mereka. Bahkan terakhir, mahasiswa yang mengkritisi kejanggalan anggaran hanya ditemui Asisten I,” kata Rudi, Jumat (26/9/2025).
Ia menegaskan bahwa aksi mahasiswa bukanlah upaya menciptakan kegaduhan, melainkan bentuk kontrol terhadap dugaan penggelembungan belanja pemerintah kota. Menurutnya, kritik seperti itu seharusnya dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan menghindar.
Lebih jauh, Rudi menilai adanya praktik menghadirkan kelompok massa yang berperan menghadang aksi mahasiswa sebagai tanda kemunduran demokrasi. “Kalau pemimpin yang lahir dari proses demokrasi justru takut kritik dan malah melahirkan tindakan antidemokrasi, maka wajar publik bertanya-tanya ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Ia menambahkan, pola tersebut mengesankan ada hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi dari masyarakat. Pemerintah kota seharusnya membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan, bukan justru menghalangi kritik dengan menghadirkan massa tandingan.
“Jika memang yakin bersih dan tidak ada yang ditutup-tutupi, mengapa harus menghalangi mahasiswa yang sekadar mempertanyakan kejanggalan anggaran?” tegasnya.
Rudi memperingatkan bahwa praktik semacam ini berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal. Publik yang sebelumnya berharap pada kepemimpinan Eri Cahyadi kini mulai merasa kecewa karena partisipasi warga dan ruang kritik justru dipersempit.
“Semakin lama, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada jargon kampanye semata, tetapi harus diwujudkan dalam sikap terbuka terhadap masukan. “Pemimpin yang menutup diri dari kritik sejatinya adalah pemimpin yang takut menghadapi kebenaran,” pungkas Rudi.