Gerak Jatim Desak Gubernur Copot Plt. Kepala DLH Jatim: Tuduhan Pelanggaran Etika ASN Mencuat

Surabaya – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Timur (Gerak Jatim) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Rabu, 2 Juni 2025. Aksi bertajuk “Jatim Bergerak: Bersihkan Pemerintahan dari Pejabat Bermasalah” ini menjadi sorotan publik karena membawa tuntutan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Di antara empat tuntutan utama yang dibawa, fokus utama massa aksi adalah desakan agar Gubernur segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Nurkholis, yang dinilai telah melanggar kode etik dan moral saat menjabat di instansi sebelumnya, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Koordinator Aksi: Ini Bukan Isu Pribadi, Tapi Soal Etika dan Kepatutan ASN

Abdul Aziz, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menyampaikan bahwa penunjukan Nurkholis sebagai Plt. Kepala DLH telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat sipil dan ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme.

“Kami bukan bicara soal individu, tapi marwah dan kredibilitas pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Bagaimana bisa seorang pejabat yang pernah diduga melanggar kode etik dan moral ASN malah diangkat ke posisi strategis?” tegas Aziz di hadapan awak media.

Ia menegaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran etika yang membayangi Nurkholis saat menjabat di ESDM belum mendapatkan klarifikasi publik yang transparan, namun justru diikuti dengan promosi jabatan.

“Jika kita biarkan ini terjadi, maka seolah-olah melanggar etika bukan lagi hal serius di lingkungan ASN. Padahal, kita sedang bicara soal kepercayaan publik terhadap birokrasi,” tambahnya.

Empat Tuntutan Utama Gerak Jatim

Aksi Gerak Jatim ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga membawa empat tuntutan sistemik untuk perbaikan birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim. Keempat tuntutan tersebut adalah:

1. Mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mencopot Plt. Kepala DLH Jatim, Nurkholis, yang diduga pernah melanggar kode etik ASN saat menjabat di Dinas ESDM.
2. Menuntut pencopotan permanen terhadap Nurkholis dari semua jabatan strategis di lingkungan Pemprov Jatim.
3. Mendorong Gubernur Jatim untuk mengedepankan ASN berintegritas dan bersih dari pelanggaran etik untuk mengisi jabatan struktural.
4. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengangkatan pejabat publik, khususnya untuk jabatan eselon II.

Dukungan untuk ASN Bersih dan Profesional

Selain mengkritik keras penunjukan Nurkholis, Gerak Jatim juga menyuarakan dukungan penuh kepada ASN berintegritas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan, etika, dan netralitas.

“Jangan sampai ASN yang bersih dan profesional kehilangan harapan karena merasa upaya mereka sia-sia. Mereka harus tahu bahwa publik ada di belakang mereka,” ujar Aziz dalam orasinya.

Gerakan ini menegaskan bahwa Jatim memiliki banyak ASN berkompeten yang lebih pantas menjabat sebagai kepala dinas strategis ketimbang individu yang rekam jejaknya diragukan.

Respons Pemprov Jatim Masih Ditunggu

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Timur maupun dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim terkait aksi tersebut. Beberapa peserta aksi mengaku kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan pejabat BKD meski telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi secara resmi.

“Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika tidak ada respons, kami akan kembali turun dengan massa lebih banyak,” kata Koordinator Humas Gerak Jatim.

Potensi Gejolak ASN dan Kinerja Pemerintahan

Jika isu ini tidak ditanggapi secara cepat dan transparan, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan kepercayaan di kalangan ASN dan masyarakat terhadap kepemimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga bisa mengganggu stabilitas internal instansi yang dipimpin oleh pejabat kontroversial.

Penempatan pejabat yang diduga bermasalah pada posisi strategis seperti DLH—yang menjadi ujung tombak program lingkungan hidup provinsi—dinilai rawan menurunkan performa kinerja kelembagaan.

“Kami khawatir jika jabatan-jabatan penting diisi oleh ASN bermasalah, maka target-target besar seperti penanganan lingkungan, penataan kota, dan pengelolaan limbah akan terganggu. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar salah satu peserta aksi.

Aksi Susulan Akan Digelar Jika Tuntutan Diabaikan

Gerak Jatim menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan sikap dari Gubernur. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Gerak Jatim adalah representasi suara rakyat. Jika suara rakyat diabaikan, maka itu mencerminkan ketertutupan dan ketidakpedulian terhadap etika publik. Kita akan kembali dengan massa lebih banyak,” tegas Aziz.

Pentingnya Etika dalam Kepemimpinan ASN

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya etika dalam kepemimpinan ASN (Aparatur Sipil Negara). Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, pengangkatan pejabat seharusnya tidak hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan, tetapi juga berdasarkan rekam jejak integritas dan kepatuhan terhadap etika profesi.

Jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengabaikan aspirasi masyarakat, maka publik akan makin skeptis terhadap sistem seleksi dan promosi jabatan di birokrasi.

Sebaliknya, jika Gubernur Jatim mengambil tindakan yang transparan dan tegas, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik