Federasi Taman Juang Group Segel Kantor BPS Pamekasan, Tolak Perekrutan Petugas Sensus Ekonomi 2026

Pamekasan, 2 Juli 2026 – Sejumlah massa dari LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Taman Juang Group mendatangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, Kamis (2/7). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap mekanisme perekrutan petugas pencacah lapangan untuk Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai tidak tepat sasaran.

Koordinator aksi, Rosi Kancil, menyatakan bahwa pihaknya menyoroti dugaan perekrutan petugas sensus yang berasal dari sekretaris desa (Sekdes), perangkat desa, serta guru honorer. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas proses pendataan.

“Kami menilai perekrutan dari unsur Sekdes, perangkat desa, dan guru honorer berpotensi menimbulkan unsur kedekatan maupun kepentingan tertentu, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pendataan Sensus Ekonomi 2026. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya terdata justru bisa tidak masuk dalam data dan berpotensi tidak memperoleh bantuan,” ujar Rosi Kancil.

Ia juga meminta agar petugas pencacah lapangan direkrut dari masyarakat umum yang tidak berstatus sebagai aparatur atau penerima gaji dari pemerintah, sehingga tidak terjadi rangkap tugas dan pelaksanaan sensus dapat berlangsung lebih profesional.

Sementara itu, Slamet Readi mengungkapkan kekecewaannya karena pihak BPS Kabupaten Pamekasan disebut belum dapat menunjukkan dokumen rekomendasi dari kepala desa, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.

“Kami meminta rekomendasi tersebut ditunjukkan, namun hingga saat ini belum ada. Karena itu kami kecewa dan akan melanjutkan aksi jilid kedua,” tegas Slamet Readi.

Federasi Taman Juang Group berencana menggelar aksi lanjutan di Kantor BPS Kabupaten Pamekasan, BPS Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat. Mereka mendesak agar dilakukan audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran Sensus Ekonomi 2026 di BPS Kabupaten Pamekasan, mulai dari proses perekrutan petugas pencacah lapangan hingga kegiatan seminar yang diselenggarakan di hotel.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kepala BPS Kabupaten Pamekasan terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa aksi.