AMI Desak Ketua DPRD Surabaya Mundur, Soroti Dugaan Pelanggaran Etik

Surabaya – Gelombang aksi demonstrasi kembali terjadi di Kota Surabaya. Kali ini, Aliansi Madura Indonesia (AMI) turun ke jalan dengan mengerahkan ratusan anggotanya untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan mundur Ketua DPRD Surabaya. Aksi yang berlangsung di depan rumah dinas dan kantor DPRD Surabaya itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH.

Demonstrasi 500 Massa AMI di Depan DPRD Surabaya

Menurut pantauan awak media di lapangan, massa aksi membawa spanduk berisi seruan moral dan transparansi pemerintahan. Mereka menuntut adanya investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran etik dan moral yang menyeret nama sejumlah pejabat legislatif Surabaya, termasuk dugaan kasus narkotika yang sempat viral sebelumnya.

Latar Belakang Aksi

Aksi AMI dipicu oleh viralnya percakapan pribadi yang diduga terkait transaksi narkoba dan disebut-sebut melibatkan seorang mantan pejabat partai di Surabaya. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang, kasus ini memicu keprihatinan publik dan tuntutan agar lembaga DPRD bersikap tegas.

Dalam orasinya, Baihaki menyatakan bahwa pihaknya menilai pimpinan DPRD perlu bertanggung jawab secara moral dan etik atas dinamika yang terjadi. Ia mendesak agar dibentuk tim etik independen untuk memeriksa dugaan pelanggaran serta memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.

“Aksi ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendesak transparansi dan penegakan etika. DPRD sebagai wakil rakyat harus menjaga kepercayaan publik,” tegas Baihaki di tengah aksi.

Tuntutan Resmi AMI

Dalam pernyataannya, Aliansi Madura Indonesia menyampaikan empat poin tuntutan utama:

1. Pencopotan Ketua DPRD Surabaya jika terbukti melanggar etika atau norma hukum.
2. Investigasi independen terkait dugaan pelanggaran etik dan moral pejabat DPRD.
3. Proses hukum transparan atas dugaan kasus narkotika yang menyeret mantan pejabat partai.
4. Peningkatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Baihaki juga menegaskan bahwa AMI memberi waktu tujuh hari kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak ada respons, AMI berencana menggelar aksi lanjutan serta menyampaikan laporan ke lembaga penegak hukum seperti KPK, Komnas HAM, dan LPSK.

Respons dan Upaya Konfirmasi

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada pihak Ketua DPRD Surabaya dan mantan pejabat partai yang disebut dalam dugaan masih diupayakan oleh awak media. Belum ada pernyataan resmi yang dirilis terkait tuduhan yang berkembang di publik.

Sementara itu, pihak kepolisian dan instansi terkait juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai adanya laporan atau proses penyelidikan lanjutan terkait kasus ini.

Fokus pada Etika dan Akuntabilitas Publik

Polemik ini menjadi cermin pentingnya etika dalam jabatan publik. Dalam sistem demokrasi, jabatan legislatif adalah amanah rakyat sehingga setiap indikasi pelanggaran moral perlu ditindaklanjuti secara transparan agar kepercayaan publik tidak terkikis.

“Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, tetapi mekanisme etik juga harus berjalan. Publik berhak tahu prosesnya,” ujar salah satu pengamat.

Aksi Damai dan Dukungan Publik

Demonstrasi AMI berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. Massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka.

Beberapa warga yang turut menyaksikan aksi tersebut menyatakan dukungan terhadap upaya AMI yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Namun, sebagian lainnya mengingatkan agar masyarakat tetap menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil kesimpulan.

Rencana Aksi Lanjutan

Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada tanggapan atau langkah konkret dari DPRD maupun instansi terkait, AMI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka juga berencana melibatkan lembaga hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran jika ditemukan bukti yang cukup.

Baihaki menegaskan bahwa gerakan ini bukan untuk menjatuhkan individu semata, tetapi untuk mengembalikan marwah DPRD sebagai lembaga wakil rakyat.

Aksi Aliansi Madura Indonesia menandai meningkatnya tuntutan publik akan transparansi dan etika pejabat publik di Surabaya. Meski tuduhan yang berkembang masih perlu diverifikasi, aksi ini memberi tekanan moral kepada lembaga legislatif untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab.

Publik kini menanti respons resmi dari pihak terkait serta langkah hukum yang akan diambil untuk memastikan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakil rakyat.