SUMENEP – Founder Law Institute Yogyakarta, Mohammad Rifqi berapi-api mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Ia menilai penggunaan plastik sekali pakai dalam distribusi makanan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan desain kebijakan yang mengabaikan prinsip kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Secara normatif, MBG dirancang sebagai intervensi negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat. Namun, penggunaan plastik sebagai wadah makanan justru menghadirkan “Kelaliman” yang berpotensi menambah beban risiko kesehatan dan lingkungan.
Menurut Rifqi, praktik pembungkusan makanan menggunakan plastik tidak hanya mencederai prinsip kesehatan, tetapi juga menunjukkan lemahnya perspektif keberlanjutan dalam program yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Program ini berbicara soal gizi dan kesehatan, tetapi justru menggunakan media yang berpotensi membawa risiko kesehatan. Ini kontradiksi yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Keluhan Masyarakat: Indikasi Penurunan Kualitas Pangan
Sejumlah warga Desa Kecer mengaku bahwa makanan yang diterima dalam program MBG tidak jarang dalam kondisi kurang layak konsumsi, bahkan dalam beberapa kasus diduga berbau tidak sedap.
“Kadang nasinya sudah bau, lauknya juga tidak segar. Kami jadi ragu untuk mengonsumsinya,” ungkap salah satu warga.
Keluhan ini mengindikasikan adanya masalah dalam rantai distribusi dan manajemen pangan, mulai dari proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Rifqi menilai fenomena ini sebagai bentuk paradoks kebijakan yang semakin nyata. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas kesehatan justru berpotensi menghadirkan ancaman kesehatan.
“Jika makanan yang dibagikan sudah tidak layak dikonsumsi, maka program ini kehilangan legitimasi moralnya. Ini bukan lagi soal kurang optimal, tapi soal kegagalan mendasar,” tegasnya.
Foto: Kemasan MBG, 31/03/2026
Ancaman Tersembunyi di Balik Kemasan
Dalam perspektif kesehatan lingkungan dan toksikologi pangan, penggunaan plastik sebagai kemasan untuk makanan merupakan praktik yang problematik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi dapat memicu proses chemical migration, yakni perpindahan senyawa kimia dari material kemasan ke dalam makanan. Senyawa yang paling sering disorot dalam konteks ini adalah bisphenol A (BPA) dan golongan ftalat, yang dikenal sebagai endocrine-disrupting chemicals (EDCs).
EDCs memiliki karakteristik mampu mengintervensi sistem hormonal manusia, baik melalui mekanisme mimikri hormon maupun antagonisme reseptor hormon. Dalam jangka panjang, paparan terhadap zat-zat ini dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, seperti gangguan metabolik, disfungsi reproduksi, hingga potensi peningkatan risiko penyakit kronis.
Jika makanan dalam program MBG tidak dalam kondisi panas (suhu relatif dingin atau suhu ruangan), maka risiko migrasi zat kimia seperti BPA dan ftalat cenderung lebih rendah karena proses chemical leaching umumnya meningkat signifikan pada suhu tinggi. Dalam kondisi suhu normal, plastik relatif lebih stabil sehingga pelepasan senyawa kimia ke makanan terjadi dalam tingkat yang minimal. Namun demikian, hal ini tidak serta merta menghilangkan risiko sepenuhnya.
Dari perspektif ekologis, penggunaan plastik sekali pakai dalam distribusi MBG mencerminkan absennya sensitivitas lingkungan dalam desain kebijakan. Jika diasumsikan terdapat 100 penerima per hari, maka setidaknya 100 kemasan plastik dihasilkan setiap hari dari satu desa saja.
Dalam satu bulan, jumlah tersebut dapat mencapai ribuan limbah plastik yang sulit terurai. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang seharusnya menjadi kerangka dasar dalam setiap kebijakan publik, termasuk program sosial seperti MBG.
Fenomena yang terjadi di Desa Kecer juga dapat dibaca sebagai bentuk policy degradation, dimana kebijakan publik mengalami reduksi makna dari tujuan substantif menjadi sekadar formalitas administratif. MBG, dalam konteks ini, berisiko terjebak sebagai proyek simbolik yang lebih berorientasi pada pemenuhan indikator program daripada dampak nyata bagi masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga integritas kebijakan (policy integrity), yang seharusnya menjamin kesesuaian antara tujuan, anggaran, dan implementasi. Dalam perspektif public policy analysis, kondisi ini mencerminkan kegagalan integrasi antar-sektor (policy integration failure), dimana kebijakan gizi tidak diselaraskan dengan kebijakan lingkungan dan kesehatan.
Kritik terhadap penggunaan plastik dalam MBG bukan sekadar isu teknis, melainkan refleksi atas kualitas perumusan kebijakan. Program yang baik tidak hanya dinilai dari niatnya, tetapi juga dari konsistensi antara tujuan dan dampaknya.
“Jika MBG bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka seluruh aspek pelaksanaannya harus bebas dari potensi risiko kesehatan lainnya. Tanpa itu, program ini berpotensi menjadi ironi kebijakan: memberi gizi di satu sisi, tetapi menanam masalah baru di sisi lain,” tegas Rifqi.
Pemerintah daerah dan pelaksana program dituntut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab, dalam kebijakan publik, setiap detail termasuk kemasan makanan adalah bagian dari tanggung jawab negara kepada warganya.