Aliansi Madura Indonesia Apresiasi Kinerja KPK Terkait Kasus Korupsi Gedung Pemkab Lamongan

LAMONGAN – Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan yang menelan anggaran hingga Rp151 miliar mendapatkan dukungan penuh dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang terus menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus besar yang telah lama mengendap ini.

Apresiasi dan Harapan AMI untuk KPK

Dalam keterangannya kepada Redaksi www.informasi-publik.com, Baihaki menyatakan bahwa pihaknya sudah lama menunggu langkah konkret dari KPK untuk menindaklanjuti kembali kasus korupsi yang menjadi sorotan publik tersebut.

“Sudah lama kami menunggu komitmen KPK untuk menindaklanjuti kembali kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Kami berharap KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, dan kami akan terus mendukung penuh proses hukumnya sampai tuntas,” ujar Baihaki.

Desakan Penetapan Tersangka Baru

Baihaki juga menegaskan bahwa AMI akan terus mengawal dan menyikapi perkembangan penyidikan kasus tersebut. Ia mendesak agar KPK segera menetapkan tersangka baru berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.

“Kami berharap KPK segera menetapkan tersangka baru dari hasil pengembangan kasus ini. Kami pastikan AMI akan terus mengawal dan mengawasi sampai ada kejelasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

KPK Gencarkan Pemeriksaan Saksi-Saksi

Diketahui sebelumnya, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek pembangunan gedung pemerintah tersebut.

Proyek yang dilaksanakan pada rentang tahun 2017 hingga 2019 ini telah menelan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang menjadi dasar penyidikan oleh KPK.

Saksi-saksi yang Telah Diperiksa Termasuk Eks Pejabat Penting

Beberapa nama yang diperiksa antara lain berasal dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bagian pengadaan, inspektorat daerah, dan bahkan pihak swasta.

Salah satu yang sempat menarik perhatian publik adalah pemeriksaan terhadap YK, eks Kepala Bidang Sarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, yang hadir di Gedung Pemkab Lamongan pada Rabu (9/7/2025) lalu.

Selain YK, beberapa nama lainnya adalah:

• YSR – Kabid Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
• AO – Staf Pengadaan Barang & Jasa
• TAS – Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman
• FS – Pegawai Inspektorat
• NP – Kabag Umum Setda
• K – Mantan ajudan bupati
• R – Dirut PT Karya Bisa

Mereka diperiksa sebagai bagian dari upaya KPK dalam menggali informasi selengkap-lengkapnya mengenai proyek pembangunan yang kini menjadi sorotan nasional.

Proyek Gedung Rp151 Miliar: Simbol Gagalnya Integritas Anggaran Daerah?

Proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan seharusnya menjadi simbol kemajuan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Namun kini justru berubah menjadi proyek penuh kontroversi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dari dokumen yang didalami KPK, terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari proses tender, pemilihan rekanan, hingga pelaporan progres pembangunan. Selain itu, audit internal juga mengindikasikan ketidaksesuaian spesifikasi dan pencairan anggaran.

Peran Lembaga Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Kasus

Dukungan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) menunjukkan pentingnya partisipasi publik dan lembaga masyarakat sipil dalam mengawal penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan uang rakyat.

“Kami dari AMI punya komitmen moral untuk memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti di tengah jalan. KPK harus tegas dan transparan. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kejelasan,” imbuh Baihaki.

AMI juga mendorong masyarakat luas agar tidak tinggal diam, melainkan aktif memberikan pengawasan dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.

Tantangan KPK: Menjaga Independensi dan Transparansi

KPK saat ini berada di bawah sorotan publik. Dengan kasus besar seperti ini, ekspektasi masyarakat terhadap lembaga antirasuah sangat tinggi. Penanganan kasus korupsi Pemkab Lamongan dapat menjadi batu uji untuk menunjukkan bahwa KPK masih memiliki taring dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di daerah.

Transparansi dalam proses penyidikan serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi ke publik akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Publik Menunggu Keadilan

Kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan menjadi simbol bahwa penyimpangan anggaran publik masih marak di level daerah. Dengan anggaran mencapai Rp151 miliar, dugaan adanya permainan dalam proyek ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dukungan dari elemen masyarakat seperti Aliansi Madura Indonesia adalah sinyal kuat bahwa rakyat tidak tinggal diam. Kini, bola ada di tangan KPK. Apakah KPK mampu menuntaskan kasus ini secara objektif dan profesional?

Masyarakat Lamongan – bahkan Indonesia – menunggu jawaban tegas dari institusi yang selama ini digadang-gadang sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.